Index ForumPendidikan MahalMemperbaiki PemerintahKBK FORUMFORUM UMUMKegiatan ProyekAnggota AktifLinks ProyekKegiatan Pendidikan

The Voice of Indonesian Educators and Learners
Bisakah Pendidikan dengan Biaya Murah
Dapat Menjadi Kenyataan?


Nama: Sunanto Drs/Apt
Dari: Jakarta
Saya: Masyarakat
Topik: Bisakah Pendidikan dengan Biaya Murah Dapat Menjadi Kenyataan?

Memang Pendidikan membutuhkan biaya, tetapi masalahnya mampukah pemerintah memberikan policy yang betul betul memihak kepada rakyat kebanyakan dan berorientasi kepada peningkatan kualitas kompetensi (human resources). Bukan sekedar belas kasih (charity) pemerintah yang berkuasa kepada masyarakatnya tetapi kewajiban negara secara terus menerus sebagai pemenuhan hak asasi rakyat atas hak memperoleh pendidikan.

Masalah buku pelajaran , uang gedung, uang registrasi ulang, uang kegiatan tahunan, uang ekskul, uang komputer, uang sumbangan bulanan (SPP/ BP3), uang majalah, uang LKS, uang seragam dan berbagai bentuk uang-uang lain sering menjadi penghambat bagi calon/siswa (orang tua siswa) untuk memperoleh pendidikan yang layak. “Layak” saat ini berarti biaya yang menggunung yang harus ditanggung.

Kita tentu memberikan apresiasi kepada pihak (pemerinthah daerah dan atau yayasan pendidikan) yang peduli dengan membebaskan biaya pendidikan dengan tetap memperhatikan mutu. Ini tentu bagi mereka yang sadar akan kewajiban terhadap rakyat atau masyarakat sekitar dan lebih jauh adalah kesadaran dan kemauan untuk melakukan investasi di bidang human resources yang sangat strategis. Ini adalah kenegarawanan dan bukan seasonal politics, yang melihat jauh kedepan bangsanya dengan keberanian dan pengorbanan. Berani untuk mempersiapkan country resources secara dini dengan budget minimal 20% anggaran, tidak takut kepada perhitungan ekonomi jangka pendek semata, berkorban untuk berani tidak popular di kalangan para opportunistic politician and economist.

Salah satu policy yang kita ajukan adalah memberikan batas atas dan batas bawah sumbangan pendidikan tahunan (untuk wajib belajar 9 tahun) yang besarnya disesuaikan dengan prosentase UMD (upah minimum daerah). Kalau pemerintah (atau PEMDA) menyediakan budget pendidikan minimal sesuai UU adalah 20% dari anggaran, maka bisa ditarik batas bawah sumbangan pendidikan misalnya 20% dari UMD. Jika UMD di daerah katakanlah Rp. 700.000, maka sumbangan tahunan orang tua murid sebesar Rp. 140.000 (per siswa) untuk keseluruhan kebutuhan uang-uang tersebut di atas selama satu tahun ajaran. Semua dipersiapkan pihak sekolah (bisa dibantu oleh komite atau paguyuban sekolah) dan pihak orang tua mempersiapkan sumbangan pendidikan tsb yang bisa dicicil 1x-10x. Dengan demikian biaya tersebut relatif terjangkau dan lebih rasional sesuai tingkat pendapatan yang ada. Panduan tersebut juga membuat orang tua bisa memprediksi dan lebih mudah untuk mempersiapkan diri.

Apakah besarnya sumbangan adalah sama untuk seluruh grade dari kelas 1-6. Bisa ya bisa juga disesuaikan. Makanya perlu batas atas katakanlah 25%, dengan asumsi maksimum inflasi 10% pertahun. Jadi kelas: 1(20%); 2(21%);3(22%)…6(25%). Jadi batas bawah bisa berlaku untuk kelas 1-6 dan batas atas bisa berlaku untuk kelas 6 saja.

Bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai pendapatan sesuai UMD (Upah Minimum Daerah). Tentu harus ada formula alokasi let say 20% untuk mereka yang betul betul tidak mampu dengan berbagai pendekatan tentunya (misalnya orang tuanya diminta membantu kegiatan sekolah dalam paguyuban sekolah).

Lalu bagaimana dengan orang tua yang mempunyai 3-4 orang anak di sekolah yang sama. Ini juga perlu formula khusus agar tidak seluruh penghasilan orang tua habis (atau minus) hanya untuk sumbangan pendidikan. Dengan asumsi orang tua harus spent budget untuk perbaikan gizi dll, maka diberikan kemudahan misalnya 10% discount per anak. Memang sekilas tidak mendukung program KB karena banyak anak kok malah diberi dispensasi, tetapi inilah kenyataan bahwa mereka telah lahir dan harus mendapat perlindungan dalam hal pendidikan melalui kemudahan kepada orang tuanya.

Bagaimana dengan sekolah swasta. Bila swasta murni artinya pendanaan secara mandiri memang perlu disesuaikan dengan pasar tetapi juga harus ada semacam formula misalnya 5:3:2, seperti pola pembangunan kawasan pemukiman (1:3:6). Dengan formula 5:3:2 dimaksudkan 50% persen mengikuti biaya pasar, 30% mengikuti formula UMD dan 20% untuk siswa prestasi tapi tidak mampu.

Ini baru masalah sumbangan pendidikan , belum lagi materi kurikulum yang terlalu luas, kualitas guru dalam teaching process, PAKEM (active learning), sarana laboratorium, management berbasis sekolah (MBS) dan lain sebagainya.

Memang idealnya rakyat memperoleh pendidikan secara Cuma-Cuma karena merupakan hak asasi, tetapi saat ini tentu seperti pungguk merindukan bulan Jadi memberikan alternatif yang lebih rasional (win-win) barang kali lebih baik. Bagaiman kalau kita dorong anggota DPR dan DPRD / PEMDA untuk peduli dan merealisir usulan tersebut. Bagaimana menurut pendapat anda?

Sunanto
Jakarta 6/6/05
E-mail Pengirim: sunanto@sunfarma.net
Tanggal: 06 Juni 2005



Kembali ke Halamam Utama

Mengirim Saran Mengenai Topik
"Mengapa Pendidikan Mahal"

Nama Anda:

Kota / Propinsi:

Saya di

Tanggal Hari Ini:

Saran Anda:

E-Mail Anda:

Mohon Klik Sekali Saja!